Pangkalpinang, exsekusinews.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan klarifikasi resmi terkait munculnya laporan masyarakat yang kembali menyeret nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Pemprov menegaskan bahwa pencantutan nama gubernur dalam laporan tersebut tidak didukung fakta maupun dokumen, sehingga perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah publik.
Nama Hidayat Arsani disebut oleh seorang warga terkait transaksi material bangunan yang diklaim berkaitan dengan proyek apartemen. Namun, Pemprov Babel memastikan bahwa gubernur tidak memiliki keterkaitan dengan transaksi tersebut, baik secara pribadi maupun administratif.
Gubernur Hidayat Arsani juga telah memberikan respons langsung terhadap isu tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki utang kepada pihak mana pun terkait pembelian material bangunan.
“Tidak benar kalau ada utang. Tolong tunjukkan bukti-buktinya,” ujar Hidayat Arsani.
Gubernur juga menolak klaim bahwa ia pernah memberikan kuasa atau instruksi kepada individu yang mengaku mewakili dirinya. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun dari nama yang disebut pelapor tercatat sebagai bagian dari tim resmi pemerintah provinsi atau memiliki hubungan kerja dengan dirinya.
Menurut pejabat di lingkungan Pemprov, kasus pencatutan nama pejabat bukanlah hal baru. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Gubernur Hidayat Arsani juga pernah menghadapi berbagai tuduhan dan isu serupa yang pada akhirnya terbukti tidak memiliki dasar. Fenomena tersebut dinilai berkaitan dengan pihak-pihak yang memanfaatkan posisi gubernur untuk kepentingan pribadi.
Gubernur menyatakan bahwa dirinya menghormati proses klarifikasi yang sedang berlangsung dan mendukung langkah aparat untuk menelusuri pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab. Ia berharap penyelidikan dapat mengungkap identitas orang-orang yang mengaku membawa nama gubernur kepada pelapor.
“Saya meminta agar proses hukum berjalan transparan. Siapa pun yang mencatut nama saya harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut dan akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya. Pemprov mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai.
Di tengah isu yang berkembang, aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel dipastikan berjalan normal. Pemprov menegaskan bahwa fokus pembangunan tetap menjadi prioritas di bawah kepemimpinan Hidayat Arsani.
