Pangkalpinang,exsekusinews.com-Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat yang diselenggarakan secara daring yang digelar oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Smart Room Center (SRC), Lt.2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (30/04/2025).
Dalam sambutannya, Pejabat Sekertaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, menegaskan bahwa rapat ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan basis data pertanahan.
Pj Sekda menyebut bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada seluruh pemerintah daerah untuk pemutakhiran data. “Validitas data sangat penting supaya sertifikasi dan administrasi pertanahan bisa dipercepat,” katanya.
Lebih jauh, dirinya menyoroti bahwa dalam banyak kasus ditemukan aset daerah yang tidak tercatat, dikuasai pihak ketiga.
Fery Apriyanto, turut melaporkan progres sertifikasi aset di wilayahnya. Ia mengatakan, “Untuk progres tahun 2025, kami target pada sertifikasi tanah 25 bidang.”
adapun data aset yang dapat disampaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: 1. Tentang aset terdapat 460 bidang, 2. Aset yang tidak bersertifikat terdapat 360 bidang, 3. Aset yang belum bersertifikat terdapat 126 bidang, 4. Rencana sertifikasi di tahun 2025 targetnya 25 bidang.
Pj Sekda Kepulauan Bangka Belitung juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi pada Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di pemerintah daerah wilayah Kepulauan Bangka Belitung dapat terlaksanaan dengan baik dan di implementasikan serta bebas dari korupsi khususnya di Kepulauan Bangka Belitung dan umunya di seluruh Indonesia.
Mencari rezeki di pagi hari
Mendapat hidup yang berkah
Mari kita tingkatkan pencegahan korupsi pada area pengelolaan barang milik daerah.
