Pangkalpinang,exsekusinews.com-Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia bersama dengan pemerintah kota seluruh Indonesia melalui zoom meeting pada Senin (21/4/25) di Kantor Walikota Kota Pangkalpinang.
Dalam kegiatan ini, Divinia Pradika mengatakan bahwa dalam pemenuhan substansi hak anak untuk melindungi hak anak terdiri dari beberapa cluster yaitu pemenuhan hak sipil yang berkaitan dengan anak, pemenuhan dalam keluarga dan pengasuh anak, pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan anak, pemenuhan hak anak dalam pendidikan dan peluang, dan yg terakhir cluster perlindungan khusus anak.
Kegiatan ini juga turut membantu merealisasikan kebijakan dan peraturan terkait perlindungan terhadap hak anak. Diperlukannya dukungan tinggi dalam merealisasikan kota yang layak anak, termasuk walikota Kota Pangkalpinang.
Dalam evaluasi kota layak anak ini, pemerintah daerah harus saling bersinergi dengan kementrian Pemberdayan perempuan dan perlindungan anak guna menciptakan kota yang yang membuat anak terlindungi secara hukum. Mengingat banyak sekali tempat yang mengabaikan hak anak.
Kemudian dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd. menyampaikan bahwa pemerintah daerah selalu berupaya untuk bisa mengevaluasi dengan berbagai pola guna meningkatkan grafik kota layak anak.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga melakukan kerja sama dengan dinas lainnya seperti dinas pendidikan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak. Tentunya, kerja sama ini dilakukan sudah dari lama hingga sekarang, diperlukannya evaluasi kerja sama tersebut dalam program kota layak anak.
Harapan besar dalam mewujudkan kota layak ini merupakan mimpi nyata bagi para anak di Indonesia. Dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang sering terjadi membuat Kementrian PPPA Republik Indonesia langsung melakukan evaluasi guna menciptakan tempat dan kota yang layak untuk anak.
